Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia

Abstract

Artikel ini intens menyoroti hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan karakter dalam bingkai Program ‘penguatan pendidikan karakter’ (PPK). Hal tersebut tentunya tidak lepas dari inovasi kebijakan kurikulum yang dikawinkan dengan gagasan-gagasan pemerintah, yang dibalut dalam sebuah gerakan dengan label “revolusi mental” yang terintegrasi dalam sebuah kurikulum nasional yang sedang berjalan. Persoalan yang akhirnya menjadi pokok perhatian dalam artikel ini, yakni bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang dinamika perubahan kurikulum dan urgensitas pendidikan karakter dalam pendidikan nasional. Proses di mana pengetahuan tentang kurikulum nasional dan skema penyelesaian huru-hara implementasi kebijakan kurikulum dikonstruksi, menggambarkan bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan. Teori governmentality Michel Foucault secara efektif menunjukkan wacana yang hanya menjadi medium mengantarkan kekuasaan. Kekuasaan justru akan semakin efektif jika berhasil menggerakkan serta mengarahkan individu-individu untuk bertingkah laku secara sukarela. Keadaan sebisa mungkin dibuat normal-normal saja, dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdisiplin, taat regulasi, dan membatasi diri pada aturan-aturan yang telah diciptakan. Kekuasaan bukan lagi sekadar mengontrol, ia bahkan didukung oleh individu-individu yang merasa menjadi bagian darinya, sehingga masing-masing dari mereka mengambil sikap “etis” terhadap persoalan-persoalan atau wacana-wacana yang dihadapi.